Iklan

Iklan

Dinilai Biang Kisruh di Deli Serdang, Penggiat Anti Korupsi dan Ormas akan Laporkan Ketua DPRD ke BKD dan Prabowo ‎

24JAMNews
15 Juli 2025, 17:53 WIB Last Updated 2025-07-15T10:53:53Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

‎LUBUK PAKAM | 24jamtop.com : Suasana politik di Kabupaten Deli Serdang kembali memanas. Kali ini, Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, menjadi sorotan sejumlah tokoh organisasi masyarakat (ormas) dan penggiat anti korupsi yang menilai sikapnya tidak mencerminkan etika kader partai Gerindra dan justru memperkeruh situasi daerah.

‎Tiga tokoh ormas yang bersuara lantang menyikapi hal ini yakni Ibnu Abbas, SE (Ketua DPD TOPPAN RI Deli Serdang), Bayu Tegar Molando Lubis (Wakil Ketua DPD TOPPAN RI), serta Hendra Wijaya (Wakil Bupati DPD LIRA Deli Serdang). Mereka secara tegas menyatakan akan melaporkan Zakky Shahri ke Badan Kehormatan Dewan  DPRD Deli Serdang dan bahkan akan melaporkan ke ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto,Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pusat,Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra,Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Sumatera Utara.

‎Laporan ini terkait sikap Zakky Shahri yang dianggap "mencari panggung" di tengah konflik yang belum terselesaikan antara Dinas Pendidikan Deli Serdang dan PC Al Washliyah Galang. Kehadirannya yang dinilai tidak membawa solusi, malah diduga memperkeruh suasana dan memicu gesekan emosional di tengah masyarakat.

‎ “Bukannya menjadi penyejuk, kehadiran Ketua DPRD Deli Serdang justru membuat tensi makin tinggi. Ini merusak situasi yang damai di Deli Serdang dan mencoreng marwah Partai Gerindra di mata publik,” ujar Ibnu Abbas kepada wartawan.

‎Lebih jauh, para tokoh ini juga menyoroti sikap Zakky yang dianggap lamban dan tidak produktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD. Salah satu buktinya adalah belum dibahasnya dokumen KUA-PPAS P-APBD 2025 hingga pertengahan Juli ini. Padahal, dokumen tersebut sangat krusial dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan sosial di Deli Serdang, termasuk nasib program prioritas bagi masyarakat miskin seperti BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

‎"Sikap politis Zakky terlihat justru lebih condong ke tarik-menarik kepentingan, bukan untuk kepentingan rakyat, kita menduga ada agenda terselubung dibalik lambatnya pembahasan KUA PPAS PAPBD 2025” tambah Hendra Wijaya.

‎Lebih ironis, menurut mereka, Zakky justru terkesan tidak sejalan dengan kepemimpinan Bupati Deli Serdang Asri Luddin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo – yang juga berasal dari Partai Gerindra.

‎“Bagaimana bisa seorang kader justru menabrak garis partainya sendiri dan berseberangan dengan rekan separtainya di eksekutif? Ini bukan hanya soal etika politik, tapi juga soal loyalitas,” tegas Bayu Tegar dengan nada kecewa.

‎Sikap Zakky Shahri akhir-akhir ini juga dinilai bertolak belakang dengan visi besar Asta Cita Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

‎ “Apa yang ditunjukkan Zakky justru menghambat prinsip kerja maksimal yang diamanatkan dalam Asta Cita. Ini mencoreng nama besar partai dan berpotensi merugikan rakyat,” tutup Ibnu Abbas.

‎"Kami meminta agar Badan Kehormatan Dewan menindak tegas Ketua DPRD Deli Serdang yang sudah membuat kisruh di Deli Serdang " tandasnya .

‎Ketiga tokoh tersebut mengatakan apabila tidak ada tindak lanjut dari Badan Kehormatan Dewan DPRD Deli Serdang, maka mereka akan mengerahkan masa untuk mengepung kantor wakil rakyat tersebut.@RHy

Komentar

Tampilkan