masukkan script iklan disini
ACEH TAMIANG | 24jamtop.com : Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., menargetkan reformasi pengelolaan sampah daerah rampung pada 2029 melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDIP) 2026–2030.
Target tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Program LSDIP di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tamiang menjadi satu dari 30 kabupaten/kota prioritas se-Indonesia yang terpilih dalam program tersebut.
“Kita menargetkan reformasi pengelolaan sampah ini dapat rampung pada 2029. Kita juga berharap program ini membuka lapangan kerja baru, khususnya di Kecamatan Manyak Payed, sekaligus membantu menekan angka pengangguran,” ujarnya.
Menurut Bupati, program tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan publik Aceh Tamiang di tengah proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Perwakilan pemerintah pusat, Nur Aisyah Nasution, menyampaikan Aceh Tamiang terpilih dari 514 kabupaten/kota berdasarkan kedisiplinan memperbarui data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Dari 30 daerah yang terjaring, 28 daerah, termasuk Aceh Tamiang, telah lolos verifikasi lapangan dan konsultasi lanjutan.
Timbulan sampah Aceh Tamiang mencapai sekitar 126 ton per hari. Reformasi pengelolaan sampah diarahkan untuk membangun layanan berkelanjutan melalui lima pilar, yaitu regulasi dan tata kelola, perubahan perilaku masyarakat, pembiayaan, kelembagaan operator, serta aspek teknis dan infrastruktur.
Untuk mendukung kelanjutan program, Pemkab Aceh Tamiang perlu menyelesaikan sejumlah persyaratan, meliputi pembentukan Badan Pengelola Daerah (BPD) yang independen dari fungsi pengawasan, penyusunan Peraturan Daerah/Kanun Retribusi, serta dukungan pendanaan melalui APBD 2027. Pemerintah pusat juga meminta komitmen Bupati bersama 12–15 OPD terkait dalam mempercepat pemenuhan tahapan program.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang, Surya Lutfi, menyebutkan dari 216 desa dengan sekitar 300 ribu penduduk, sebelum bencana banjir baru 86 desa yang telah terlayani sistem pengelolaan sampah. Sampah plastik menjadi komponen terbesar dengan kontribusi sekitar 50 persen dari total timbulan.
Dalam pelaksanaannya, wilayah layanan persampahan akan dibagi menjadi 12 kecamatan dengan regulasi masing-masing, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pengawas di tingkat kabupaten.
Perwakilan Central Project Management Unit (CPMU), Jose, menyampaikan kunjungan lapangan merupakan bagian dari rangkaian program di 30 daerah terpilih sekaligus tahapan evaluasi sebelum hasilnya disampaikan kepada pemerintah daerah peserta.
Rapat turut dihadiri Wabup Aceh tamiang, para Kepala SKPK, tim pelaksana LSDIP, Unsur Forkopimda dan undangan lainnya.[
SP
