masukkan script iklan disini
DELI SERDANG | 24jamtop.com : SSR Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara mengonsolidasikan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas, dan media lokal dalam forum Press Conference di V.O.C Cafe, Lubuk Pakam, Jumat (20/11/2026).
Forum ini digelar untuk memfinalisasi dokumen rekomendasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS berbasis skema Social Contracting di Kabupaten Deli Serdang.
Technical Officer (TO) SSR PKBI Sumut, Hardi Dido, menegaskan bahwa dokumen strategis yang disusun ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan peta jalan mutlak agar program HIV/AIDS tidak mati suri saat dana donor berakhir. Ia mendesak pemerintah daerah segera mengadopsi kemitraan resmi dengan masyarakat sipil.
"Penanganan HIV/AIDS di Deli Serdang tidak bisa lagi berjalan parsial atau hanya bergantung pada proyek jangka pendek. Dokumen ini kami rancang utuh sebagai instrumen kebijakan agar OPD terkait punya pijakan kerja yang jelas dan teranggarkan. Tanpa komitmen Social Contracting dan integrasi regulasi daerah, upaya penanggulangan di lapangan akan selalu terhambat," tegas Hardi Dido di hadapan para pemangku kepentingan.
Pertemuan lintas sektor yang turut melibatkan Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Dinas Pendidikan, BKPSDM, akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), hingga koalisi komunitas dan OMS ini merupakan forum untuk memperoleh arahan, telaah, dan masukan terhadap lima usulan strategis yang telah disusun, meliputi:
• Penguatan Kelembagaan KPA: Penyesuaian struktur dan penguatan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Deli Serdang agar koordinasi lintas sektor lebih taktis.
• Kapasitas SDM Aparatur: Integrasi peran BKPSDM dalam penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait literasi dan pencegahan HIV/AIDS.
• Peran Sektor Pendidikan: Penguatan peran Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam pencegahan HIV/AIDS sekaligus penghapusan stigma dan diskriminasi di lingkungan sekolah.
• Program SODHA: Optimalisasi Support & Outreach untuk ODHA dalam mendukung akses layanan kesehatan, pemulihan pengobatan terputus, serta pendampingan menyeluruh.
• Integrasi Regulasi & Perencanaan: Penguatan implementasi kebijakan serta integrasi upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Peraturan Daerah (Perda).
Seluruh telaah dari unsur OPD dan masukan kritis dari jejaring komunitas—seperti Deli Serdang Plus, Medan Plus, Cleopatra, PPTDS, hingga koalisi OMS (DSTF, JKM, Caritas PSE, dan YMMA)—telah dirangkum ke dalam matriks tindak lanjut. Paket dokumen rekomendasi final ini dijadwalkan segera diserahkan langsung dalam audiensi resmi bersama Bupati Deli Serdang.@Yan


