masukkan script iklan disini
MEDAN | 24jamtop.com : Dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana di Polsek Medan Timur menjadi sorotan. Polri Watch secara resmi melayangkan pengaduan kepada Kapolda Sumatera Utara c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Rabu (18/11/2026).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan seorang penyidik pembantu berinisial Brigpol BYL, S.H., yang disebut tidak memasukkan sejumlah bukti transfer kepada pihak vendor atau rekanan usaha ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Padahal, dokumen transaksi tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh seorang perempuan berinisial F ketika masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, Idam Harahap, S.H., mengatakan bukti transfer itu penting untuk menjelaskan aliran serta peruntukan dana yang dipersoalkan dalam perkara.
"Dokumen tersebut penting untuk menjelaskan aliran dan penggunaan dana. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, bukti itu diduga tidak dicatat secara menyeluruh dalam BAP," ujar Idam, Rabu (18/11/2026).
BUKTI TRANSFER DISERAHKAN SAAT PEMERIKSAAN SAKSI
Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/294/VII/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TIMUR/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Juli 2026.
Dalam proses penyidikan, F menerima Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/Saksi.2/122.a/IX/2026/RESKRIM tertanggal 26 September 2026. Melalui surat tersebut, F diminta membawa dokumen atau bukti yang berkaitan dengan perkara.
Pada 6 Oktober 2026, F memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi penasihat hukumnya. Saat pemeriksaan berlangsung, penyidik menanyakan peruntukan sejumlah uang yang dipersoalkan oleh pelapor.
F kemudian memberikan penjelasan sekaligus memperlihatkan sejumlah bukti transfer kepada beberapa vendor sebagai dokumen pendukung keterangannya.
Namun, menurut Polri Watch, penyidik diduga tidak mencatat seluruh bukti tersebut dalam BAP. Penyidik disebut hanya membuat tanda terima terhadap sebagian dokumen, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 6 Oktober 2026.
DARI SAKSI KEMUDIAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah F yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/192/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026. Selanjutnya, F menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pertama tertanggal 15 Oktober 2026 dan panggilan kedua tertanggal 22 Oktober 2026.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari Polri Watch mengenai sejauh mana seluruh keterangan dan dokumen yang disampaikan F ketika masih berstatus saksi telah diperiksa serta dipertimbangkan secara objektif sebelum penetapan tersangka dilakukan.
"Penyidikan tidak boleh hanya berorientasi mencari bukti yang memberatkan. Bukti yang berpotensi menguntungkan pihak yang diperiksa juga wajib diperhatikan secara objektif dan proporsional," tegas Idam.
Menurutnya, bukti transfer kepada sejumlah vendor perlu ditelusuri untuk menguji konstruksi perkara, termasuk memastikan apakah unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.
DOKUMEN DIDUGA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN F
Dugaan persoalan lain muncul terkait keberadaan dokumen bukti transfer yang sebelumnya telah diserahkan kepada penyidik.
Idam mengaku memperoleh informasi tersebut setelah menerima keterangan dari FW, adik kandung F, pada Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, pada Selasa (17/11/2026), FW meminta klarifikasi kepada advokat yang mendampingi F saat menjalani pemeriksaan pada 6 Oktober 2026.
Dari hasil klarifikasi tersebut, diperoleh informasi bahwa sejumlah bukti transfer kepada vendor yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik ternyata telah dikembalikan kepada penasihat hukum F.
"Pengembalian dokumen itu diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan F. Bahkan, menurut informasi yang kami terima, advokat yang bersangkutan juga tidak mengonfirmasi pengembalian dokumen tersebut kepada F," ungkap Idam.
Atas informasi tersebut, Polri Watch mempertanyakan mekanisme pengembalian dokumen, pihak yang mengambil keputusan, serta alasan dokumen yang telah diserahkan dalam proses pemeriksaan tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan penyidik.
"Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut integritas dan objektivitas proses penyidikan," katanya.
POLRI WATCH SOROTI DUGAAN PELANGGARAN KUHP
Dalam pengaduannya, Polri Watch turut menyoroti kemungkinan adanya perbuatan yang berkaitan dengan penghilangan alat bukti sebagaimana dirujuk dalam Pasal 278 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Meski demikian, Polri Watch menegaskan bahwa penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada fakta hukum, pemenuhan unsur pasal, serta hasil pemeriksaan yang sah. Penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Idam juga menilai perlu dilakukan klarifikasi dan penelusuran terhadap bukti-bukti transfer tersebut, termasuk meminta pendapat ahli hukum pidana apabila diperlukan, guna mengetahui relevansi transaksi dengan perkara yang sedang ditangani.
MINTA KAPOLDA SUMUT LAKUKAN PEMERIKSAAN MENYELURUH
Melalui pengaduan tertulis tersebut, Polri Watch meminta Kapolda Sumatera Utara c.q. Dirreskrimum Polda Sumut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan tindakan penyidik yang dilaporkan.
Pemeriksaan diharapkan tidak sebatas klarifikasi administratif, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penyerahan dokumen, proses penerimaan dan pencatatan, keberadaan dokumen selama penanganan perkara, hingga alasan serta mekanisme pengembaliannya kepada penasihat hukum.
Polri Watch juga meminta agar seluruh pihak yang mengetahui proses penyerahan maupun pengembalian dokumen dimintai keterangan sehingga fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara utuh.
"Persoalan ini bukan semata-mata tentang dokumen yang dikembalikan. Ini menyangkut jaminan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang objektif dan setara," ujar Idam.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh mengabaikan fakta maupun bukti yang dapat menjelaskan duduk perkara secara menyeluruh.
"Pengaduan ini merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus dorongan agar Polri senantiasa menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik," tutupnya.


