masukkan script iklan disini
MEDAN | 24jamtop.com : Persoalan bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran kembali menjadi sorotan, diduga akibat data penerima yang stagnan dan tidak pernah diperbarui. Akibatnya, banyak warga prasejahtera justru luput dari perhatian pemerintah.
Salah satu contoh nyata adalah Asrin Parinduri (68), warga Lingkungan 6, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Ia terpaksa menghuni gubuk reyot yang tidak layak selama 43 tahun – berdinding papan tambalan, atap jerami, dan lantai semen hancur. Meski kondisi ekonominya memprihatinkan, Asrin mengaku belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat, Kota Medan, maupun Provinsi Sumatera Utara.
"Sudah puluhan tahun saya di sini, bantuan dari pusat sampai daerah tidak pernah ada. Dari kelurahan pun tidak pernah sampai ke kami," ungkapnya dengan nada pasrah, Senin (22/12/2025).
Sorotan Terhadap Validitas Data Kepling
Ketidakakuratan penyaluran diduga berakar pada proses pendataan di tingkat bawah. Informasi di lapangan menunjukkan bantuan sering jatuh ke tangan warga yang lebih mampu, karena data yang disodorkan Kepala Lingkungan (Kepling) kurang akurat dan validitasnya sulit dipertanggungjawabkan.
Desakan Reformasi Birokrasi di Tingkat Kelurahan
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Azhari A.M Sinik, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU). Ia mendesak Wali Kota Medan untuk langsung memantau kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan.
Azhari menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap Kepling dalam mendata masyarakat, karena kegagalan penyaluran Bansos tepat sasaran adalah bentuk kegagalan pelayanan publik.
"Ini masalah serius. Lurah dan stafnya hingga jajaran Kepling harus dievaluasi total. Jika mereka tidak mampu bekerja secara valid untuk melayani masyarakat, lebih baik dicopot saja dari jabatannya," tegasnya.@red
