24JAMTOP.COM | BATAM, KEPRI - Tidak pernah terbayangkan oleh warga pulau Rempang dan Galang tragedi yang menyakitkan bagi kehidupan penduduk Mayoritas melayu tempatan. Minggu, 10/09/2023.
Setelah puluhan tahun masyarakat Melayu menggantungkan hidup pada pesisir pantai penghujungan kota batam, sekian lama hidup yang jauh dari kata kesejahteraan dari pemerintah, sebagaimana yang telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yakni, bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Jangankan kesejahteraan, bahkan hak untuk bermukim di negara sendiri tidak terjamin. Apakah ini namanya keadilan ? Menurut Menko Polhukam Mahfud MD bahwa, yang terjadi di pulau Rempang, Galang kota Batam bukan penggusuran, melainkan upaya pengosongan lahan, namun warga tidak terima.
Menko Polhukam Mahfud MD, juga menerangkan bahwa kasus pulau Rempang, Galang bukan kasus penggusuran, tetapi pengosongan lahan, selain itu, Mahfud juga meminta rakyat untuk memahami, katanya secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya, mungkin yang di maksud Mahfud adalah pengusaha atau pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Mahfud di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Jumat, 08/09/2023 lalu.
Kampung halaman penduduk Melayu Tempatan akan tinggal sejarah oleh para pengemban kepentingan komersil. Pengelola dana usaha asing menduduki tanah Melayu di Rempang Galang kota Batam, provinsi Kepri.
Hal tersebut membuat para tokoh tokoh melayu marah, sehingga menuai protes dan pengecaman terhadap pemerintah daerah dan pusat, yang dinilai tidak memihak kepada rakyat. Penduduk Melayu tempatan berusaha melakukan aksi demo bersama warga melayu tempatan. Dari aksi - aksi yang dilakukan masyarakat Rempang Galang tidak mendapat solusi dari pemerintah kota Batam, terlebih lagi yang lebih mengarah kepada BP Batam selaku badan pengelola lahan di kota Batam.
Aksi - aksi protes melalui demo masyarakat dengan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada penguasa daerah atau pemerintah pusat bukan mendapat tanggapan solusi, malah sebaliknya masyarakat di hadapkan pada para penegak hukum yang bergabung dalam beberapa kesatuan.
Sehingga menimbulkan situasi yang tegang di tengah - tengah masyarakat. Kericuhan semakin jadi saat polisi menembakan gas air mata dan menyemprotkan air agar pendemo segera mundur, peristiwa yang terjadi berlokasi di Rempang Galang kota Batam. Disamping itu, efek dari tindakan yang dilakukan para pengayom masyarakat dinilai masyarakat sangatlah over action, membuat beberapa masyarakat terdampak sesak akibat gas air mata.
Yang selama ini mengaku sebagai pengayom masyarakat, dianggap tidak bersifat mendidik, atau mengayomi seperti yang sering disampaikan di publik. Salah satu contohnya, kericuhan terjadi hingga ke tempat pendidikan, yang berdampak pada pelajar siswa dan siswi SMP negeri 22 Rempang kota Batam. Bahkan tampak ibu - ibu yang sesak napas akibat gas airmata yang di lepaskan oleh para penghalang aksi demo.
Menurut narasumber, para pengayom masyarakat sadar, bahwa sekolah adalah tempat memberikan pendidikan pengetahuan dari segala bidang, hingga pembinaan akhlak anak - anak generasi penerus bangsa, terus mengapa harus ada tindakan yang memberi rasa trauma, atau contoh arogansi di hadapan para pelajar ? Itu yang harus disadari oleh para penegak hukum di negeri ini, dan sepertinya itu tidak di miliki oleh para penguasa negeri.
Nilai ego dan arogansi akibat memiliki jabatan, sehingga lupa bahwa tanpa rakyat tidak ada pemerintahan. Stop arogansi terhadap rakyat wahai penguasa. Demi melindungi hak pengusaha tidak harus mengorbankan hak - hak kehidupan rakyat jelatah, yang membuat rakyatmu menangis akan nasib kehidupan di negeri sendiri.
(Ronny.M)
