SUMUT | 24jamtop.com : Komunitas Mahasiswa Pemberantas Korupsi ( Kompak ) Sumut, saat aksi demo di Kejatisu, Senin 1 Agustus 2023 meminta agar Asisten Pengawasan Kejatisu membentuk tim khusus untuk memeriksa Kajari Deli Serdang Jabal Nur terkait dugaan korupsi yang terjadi ditubuh Dinas Pendidikan Deli Serdang.
Karena pihak Kejari Deli Serdang tidak mencium atau mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.6,8 milliar .
Anggaran pendidikan yang fantastis itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan pendidikan tapi diduga dikorupsi oleh beberapa oknum untuk kepentingan dirinya.
Ada apa ini, kenapa Kejari Deli Serdang tidak mencium atau mengusutnya.
Asisten Pengawasan Kejatisu segera membentuk tim untuk memeriksa Kajari Deli Serdang.
Ini patut diduga Penguasa dan Pengusaha berkedudukan ( berkolaborasi,red ) ucap Agus dalam orasinya.
Agus juga menuding banyak oknum yang terlibat seperti Korcam dan B ,oknum ASN Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD ) Deli Serdang.
B salah satu oknum yang dituding terlibat disebut diduga ada oknum Aparat Penegak Hukum ( APH) dibelakang nya.
Rido juga meminta agar Kejatisu mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Deli Serdang itu.
Joyce Sinaga dari Intel /penkum mewakili pihak Kejatisu yang menerima pendemo/pengunjuk rasa saat dialog mengatakan sudah membaca surat pendemo dan berjanji menyampaikan ke pimpinan secara berjenjang.
Joyce mengusulkan agar dibuat surat tertulis yang disertai petunjuk, bukti maupun Poto terkait dugaan korupsi itu untuk diproses sesuai SOP.
Usai melakukan dialog pengunjuk rasa pulang dengan tertib. Di dalam release yang dibagikan ke wartawan, tertera berita dugaan korupsi itu telah deras ( marak ) di media sosial dan pihak Kompak memiliki data terkait dugaan tindak pidana korupsi di Dinas itu.
Selain itu beberapa tuntutan nya yaitu agar Kejatisu mencopot Kejari Deli Serdang, memanggil dan memeriksa Kadis Pendidikan Deli Serdang ( Yudi Hilmawan), oknum BPBD Deli Serdang inisial B yang diduga kuat ada APH dibelakang nya dan seluruh oknum yang terlibat didalam nya.
Sementara itu informasi dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Dinas Pendidikan Deli Serdang mencuat ke media, pasca pertemuan ratusan Kepala Sekolah yang diwajibkan membawa stempel pada 1 Maret 2022.
Saat pertemuan itu Kadis Pendidikan Deli Serdang diduga mengarahkan para Kepala Sekolah belanja buku melalui SIPPlah ke enam vendor yang diduga bawaan/relasi dr.Boyke seorang pejabat di BPBD Deli Serdang.
dr.Boyke diduga memiliki kedekatan atau mencatut nama Kajari Deli Serdang sehingga Perkumpulan Repelita pernah melakukan demo ke Kejari Deli Serdang.
( Nikson )
