masukkan script iklan disini
DELI SERDANG | 24jamtop.com : Garda Pangan Nusantara (GPN) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan kajian komprehensif dan membuka ruang dialog terkait rencana penerapan sistem grading (penilaian kinerja) serta perubahan skema insentif pada program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). GPN menilai, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural bagi para mitra pengelola dapur yang telah berinvestasi besar di awal program.
Desakan ini muncul menyusul kekhawatiran mendalam dari ribuan mitra penyelenggara di berbagai daerah. Mereka khawatir bahwa sistem penilaian yang baru tidak mempertimbangkan disparitas jumlah penerima manfaat yang belum merata antar-dapur, sehingga dapat mengancam keberlangsungan operasional usaha mereka.
Direktur Eksekutif Garda Pangan Nusantara, Junaidi Malik, S.H., C.Ht., menyoroti adanya kesenjangan signifikan dalam distribusi penerima manfaat. Data lapangan menunjukkan beberapa dapur melayani hingga 3.000 penerima, sementara dapur lain hanya melayani sekitar 1.000 penerima.
"Perbedaan volume ini bukan semata-mata cerminan kemampuan manajerial atau kualitas layanan mitra, melainkan akibat distribusi sasaran yang belum merata oleh pemerintah pusat/daerah. Jika sistem grading dan insentif hanya berbasis pada jumlah porsi tanpa memeratakan dulu sebaran penerima manfaat, maka akan terjadi ketimpangan yang merugikan mitra yang berada di wilayah dengan densitas penerima rendah," tegas Junaidi dalam keterangannya, Senin (7/7/2026).
Junaidi menekankan bahwa para mitra telah mengeluarkan modal pribadi, menyediakan infrastruktur, merekrut tenaga kerja lokal, dan mengorbankan waktu demi menyukseskan program prioritas nasional ini. Perubahan kebijakan di tengah jalan tanpa mitigasi yang adil dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kontribusi mitra.
GPN tidak menolak evaluasi atau peningkatan tata kelola program. Namun, GPN menuntut agar evaluasi tersebut memenuhi tiga prinsip utama:
1. Objektif & Transparan: Metrik penilaian harus jelas dan dapat diakses oleh semua mitra.
2. Adil: Memperhitungkan faktor eksternal seperti distribusi penerima manfaat yang menjadi kewenangan pemerintah.
3. Partisipatif: Melibatkan suara mitra dalam perumusan kebijakan.
"Kami mendorong BGN untuk segera menggelar dialog terbuka. Cari formulasi win-win solution. Program MBG adalah investasi masa depan anak bangsa, dan kemitraan yang sehat adalah kuncinya. Jangan biarkan semangat gotong royong luntur karena mitra merasa diperlakukan tidak adil," tambah Junaidi.
GPN berharap pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi para mitra. Kepercayaan mitra adalah aset vital bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Jika mitra runtuh, maka rantai pasok gizi bagi generasi muda Indonesia juga akan terganggu.@Yan
